SERANG – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar rencana pinjaman daerah yang diajukan untuk mendukung program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak menimbulkan beban keuangan bagi pemerintahan selanjutnya.
Menurut Muji, pinjaman daerah harus dikelola secara hati-hati dan dipastikan dapat dilunasi selama masa jabatan Wali Kota Serang, Budi Rustandi.
“Jangan sampai jadi beban negara, apalagi melampaui periode beliau menjabat,” ujar politisi Partai Golkar itu kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan, apabila rencana pinjaman tersebut mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, maka penggunaannya harus difokuskan pada sektor yang memiliki nilai ekonomi dan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau untuk perputaran ekonomi pasar, itu bisa. Tapi kalau hanya sebatas infrastruktur jalan, sebaiknya jangan,” tegasnya.
Muji menilai, salah satu sektor yang layak didukung lewat pembiayaan tersebut adalah revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Serang. Ia menyebut kondisi bangunan Pasar Induk Rau (PIR) yang sudah berdiri sejak 2004 kini memerlukan peremajaan.
“Dari umur bangunan saja sudah 21 tahun. Beton dan besi jelas butuh peremajaan. Jadi revitalisasi ini memang urgent,” ujarnya.
Meski demikian, Muji mengungkapkan DPRD Kota Serang hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan detail mengenai rencana pinjaman tersebut. Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami sudah menyarankan agar memakai skema Build Operate Transfer (BOT). Jadi dibangun oleh pihak ketiga, dan pembagian hasilnya bisa diatur sesuai aturan perundang-undangan,” tandasnya. ADV
