SERANG – Kisruh dalam proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP dan SMA disebut terjadi akibat pembatasan jumlah Rombongan Belajar (Rombel). Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya jumlah peserta didik yang diterima dibandingkan tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Politikus Partai Golkar itu menilai, pengurangan jumlah Rombel pada tahun ajaran ini menjadi pemicu utama kekisruhan yang terjadi.
“Kami cukup kecewa melihat pelaksanaan SPMB tahun ini. Setelah kami lihat, ini terjadi pengurangan Rombel di tahun ini. Sehingga, yang seharusnya sekolah bisa menerima murid lebih banyak, malah menjadi berkurang karena kebijakan pembatasan Rombel,” ujarnya, Rabu (2/7).
Muji menjelaskan, pengurangan Rombel di sekolah-sekolah negeri memang bertujuan memberikan ruang bagi sekolah swasta dalam menjaring peserta didik baru. Namun, kebijakan ini turut memengaruhi terbatasnya jumlah siswa yang dapat ditampung sekolah negeri.
“Memang ini berkaitan dengan sekolah swasta ya, untuk memberikan kesempatan. Namun tentu, untuk masyarakat yang tidak memiliki uang untuk bersekolah di swasta, ini menjadi masalah,” ucapnya.
Ia menyatakan, pihaknya tetap memberikan dukungan penuh kepada sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Banten, khususnya Kota Serang. Namun, hal tersebut tidak boleh mengorbankan akses siswa terhadap sekolah negeri.
“Kami sangat mendukung sekolah swasta. Maka, kualitas dari sekolah swasta dan keterjangkauan atas biaya pendidikan itu harus ditingkatkan. Jika berkualitas dan terjangkau, maka masyarakat pun pasti ingin bersekolah di sana, tidak perlu khawatir,” ucapnya.
Oleh karena itu, DPRD Kota Serang mendorong Walikota Serang, Gubernur Banten, serta Kementerian Pendidikan agar dapat menambah jumlah Rombel pada proses penerimaan siswa tahun ini, demi membuka peluang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami sangat mendorong adanya penambahan Rombel. Karena memang aspirasi di bawah yang kami dapati adalah persoalan SPMB ini. Jika memang perlu, kami akan menyurati walikota, gubernur dan pak menteri agar aspirasi ini didengar,” katanya.
Muji menekankan bahwa kebijakan penambahan Rombel di tahun ini sangat berdampak terhadap angka putus sekolah.
“Karena jika tidak ditambah, potensi angka putus sekolahnya makin tinggi karena masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan. Namun jika ditambah, saya yakin angka putus sekolah akan berkurang signifikan,” tandasnya.(ADV)
