SERANG – DPRD Kota Serang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Keseriusan Panitia Khusus (Pansus) terlihat dari rangkaian sosialisasi dan uji publik yang digelar di ruang aspirasi DPRD, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ketua Pansus Raperda PPPA, Erna Yuliawati, menegaskan bahwa aturan ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam melindungi anak. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke berbagai instansi, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga ormas perempuan dan keagamaan di Kota Serang.
“Sosialisasi ke Ormas perempuan sudah, bersandingan dengan DP3AKB. Kemudian kami juga mengundang OPD-OPD terkait, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan dinas-dinas yang pemasukan daerah terkait dengan anggaran,” ujarnya.
Pansus juga menggandeng kepala sekolah SD dan SMP bersama Dinas Pendidikan untuk memastikan regulasi ini bisa menyentuh langsung sektor pendidikan.
“Sudah kita datangi, bahkan itu kita sosialisasikan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi kita ingin masuk untuk sosialisasi sekaligus uji publik dan meminta masukan-masukan yang akan menjadi aspirasi kami di Perda,” jelas Erna.
Lebih jauh, tahap akhir pembahasan juga melibatkan Forum Anak, Komnas Perlindungan Anak, konselor psikolog, hingga lembaga kesejahteraan sosial.
“Kami ingin Perda ini betul-betul menjadi kekuatan payung hukum bagi anak-anak ya terkait dengan perlindungan anak, juga betul-betul dirasakan keberadaan Perda-nya, sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak yang mengalami korban atau menjadi pelaku dalam hal kekerasan anak,” tegasnya.
Politisi PKS ini menyebut, pembahasan Raperda sudah berlangsung sekitar enam bulan. Usulan ini lahir dari banyaknya laporan kekerasan anak yang mencuat lewat media.
“Pertama terkait dengan fasilitasi bagian Biro hukum, masukan-masukan dari awal kita sampai dengan akhir, ini akan kita konsultasikan ke Biro hukum. Yang keduanya setelah dari Biro hukum kita akan konsultasikan dan fasilitasi itu di Biro hukum Provinsi,” tandas Erna.
Anggota Pansus, Tb Yasin, juga menegaskan pentingnya aturan ini agar anak-anak merasa aman di mana pun. Ia menyoroti kasus kekerasan seksual hingga anak-anak terlantar yang butuh perlindungan serius.
“Jadi itu perlu ditangani dan harus dibuat regulasinya oleh pemerintah, supaya pemerintah juga bisa mengarahkan kepada anak-anak. Kita harus dukung terus pasal per pasal di Perda ini,” tegasnya.
Mantan anggota Satpol-PP itu mengaku kerap menemukan pengamen jalanan yang mayoritas masih di bawah umur.
“Jadi sudah tahu terkait masalah hal anak-anak di jalan dan sebagainya. Perda ini juga sangat dibutuhkan hingga tingkat kelurahan, karena saya pernah dinas di kecamatan, tentunya ada warga masyarakat yang terkena seksual atau pelecehan, imbasnya banyak karena belum ada regulasinya,” pungkas Tb Yasin. (ADV)
