SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengatakan bahwa sejumlah catatan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pertama, pembangunan manusia dan pelayanan masyarakat yang belum merata dan berkualitas, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM yang unggul, merata, dan berdaya saing.
“Ini terlihat dari IPM Kota Serang tahun 2024 baru di angka 76,9 persen, dan ternyata masih di bawah Kota Cilegon 78,83 persen, Kota Tangerang 81,53 persen, dan Tangerang Selatan 84,16 persen. Padahal Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten, tetapi terbawah dari kota-kota lain,” ujarnya.
Catatan selanjutnya yakni terkait tingkat kemiskinan Kota Serang yang masih yakni 5,65 persen, dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Banten. Roni menuturkan, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon sebesar 2,36 persen, Kota Tangerang 3,75 persen, dan Tangerang Selatan 5,43 persen.
“Program-program yang mengacu pada kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pelatihan, kewirausahaan, industri dll harusnya menjadi program prioritas RPJMD ke depan, karena ini yang menjadi tolok ukur kota apakah mampu menyejahterakan masyarakat atau tidak,” terangnya.
Selanjutnya yakni target pencapaian berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar, perlu menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa hal tersebut jangan menjadi angka-angka saja, tetapi kebermanfaatannya harus berdampak bagi masyarakat pinggir dan tengah kota.
“Karena dari 13 program unggulan kepala daerah anggaranya juga perlu disesuaikan dengan APBD Kota Serang, sehingga program-program tersebut bisa realistis dikerjakan dan ada yang diunggulkan dari kota ini,” katanya.
Permasalahan Kota Serang seperti banjir, macet, stunting, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, inflasi, kemiskinan, dan lainnya kata Roni, masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan melalui RPJMD.
Akan tetapi, hal tersebut akan sulit diselesaikan apabila hanya mengandalkan APBD Kota Serang. Sehingga, diperlukan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik itu pusat maupun swasta.
“Maka, hal tersebut perlu untuk dimasukkan ke dalam RPJMD, agar ada kepastian dalam perencanaannya,” tandas politisi Partai NasDem tersebut. (ADV)
