TANGERANG – Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun ironisnya, institusi ini juga rawan menjadi sarang perilaku koruptif.
Modus-modus korupsi di perguruan tinggi pun beragam, dari proses penerimaan mahasiswa baru, pemilihan rektor, pengaturan/rekayasa pengadaan, markup, hingga konflik kepentingan.
Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalin mitra kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna mencegah terjadinya perilaku koruptif di sektor ini.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan, tindak pidana korupsi yang telah merasuki lembaga pendidikan di Indonesia adalah tindakan paling ekstrem karena bisa mencederai integritas dan masa depan bangsa.
“Tugas kita adalah melenyapkan tindak pidana korupsi dari dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana caranya? Misalnya dengan tidak melakukan pembuatan proposal palsu, gratifikasi/suap, markup uang kuliah atau buku, penyalagunaan dana beasiswa, terlambat, titip absen atau bolos, menyontek, hingga plagiat,” ujar Nawawi dalam kuliah umum bertajuk “Sinergi KPK RI dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi” di Auditorium Harum Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Tangerang Selatan, Selasa (14/5).
Data Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2023 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada di angka 73,7 poin yang berarti kondisi integritas pendidikan di Indonesia masih berada pada level 2 (korektif) dari 5 level yang ada. Masih banyak ditemukan perilaku nir-integritas yang terekam di sektor pendidikan hingga tata kelola yang akhirnya rentan terhadap perilaku koruptif.
Meski begitu, dalam pemberantasan korupsi, KPK meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dan fundamental.
Sebagai wadah bagi generasi muda yang cerdas dan potensial, perguruan tinggi masih memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan membangun budaya integritas sejak dini.
“Lembaga pendidikan seperti UIN Jakarta memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan membiasakan sikap antikorupsi sejak dini kepada mahasiswa salah satunya melalui insersi pendidikan antikorupsi. Kami berharap, pendidikan antikorupsi dapat terus digencarkan sambil menanamkan sembilan nilai antikorupsi JUMAT BERSEPEDA KK (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Hidup tanpa jujur niscaya tidak akan makmur),” tutur Nawawi.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Di kesempatan yang sama, Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar, menuturkan jika perilaku koruptif di sektor pendidikan dapat dimitigasi melalui insersi pendidikan antikorupsi. Apalagi, selama ini UIN Jakarta terus menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan menggandeng KPK dalam berbagai kegiatan.
Untuk itu, UIN Jakarta dan KPK sepakat kembali memperpanjang kerja sama dalam komitmen pemberantasan korupsi melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar.
“Pendantangan kembali MoU dengan KPK adalah penting untuk memperkuat kembali pendidikan antikorupsi dan juga literasi terkait tranparansi dan good governance. Semoga niat kita untuk memperkuat antikorupsi menjadi bagian penting di dalam mendorong pembangunan Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan. Semoga perpanjangan kerja sama ini, akan memperkuat UIN, KPK, pemerintahan, dan kemajuan Indonesia,” jelas Asep.
Ruang lingkup dari MoU-nya sendiri mencakup pendidikan antikorupsi, perbaikan tata kelola universitas, pengkajian dan penelitian, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, narasumber dan ahli, pertukaran informasi dan/atau data dan kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para pihak.
Tahun ini KPK juga melaksanakan program khusus perguruan tinggi lewat Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Program ini ditujukan bagi seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) di Indonesia. Ada 8 Perangkat Antikorupsi Program Good University Governance (GUG) melalui pemetaan area penguatan prioritas yang akan membantu pimpinan PTN menentukan secara mandiri perangkat antikorupsi yang sesuai.
Delapan program tersebut yakni Pengelolaan konflik kepentingan; Pengendalian gratifikasi dan suap; SOP pada area penguatan integritas; Regulasi yang mencantumkan reward & punishment; Optimalisasi teknologi informasi untuk digitalisasi/ otomasi sistem; Keterbukaan informasi & forum komunikasi; Integrasi nilai integritas ke dalam Kode Etik dan Perilaku Pimpinan; Akademisi dan Tenaga Kependidikan; Pengawasan internal dan whistle blowing system.
Hal ini sekaligus menandai komitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Harapannya, kerja sama ini dapat memaksimalkan potensi kedua belah pihak dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan antikorupsi. Generasi ini juga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Hadir pada kesempatan ini, Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono, Ketua Senat UIN Jakarta Dede Rosyada, Sekretaris Senat UIN Jakarta Masri Mansoer, Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Imam Subchi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ali Munhanif, hingga Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan Din Wahid.
