SERANG – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menerima sejumlah aspirasi warga saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kampung Sukabela, Kota Serang. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya empat persoalan utama disampaikan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga infrastruktur lingkungan.
Muji Rohman mengatakan, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Warga mempertanyakan banyaknya kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan dalam beberapa waktu terakhir.
“Ada yang menanyakan soal BPJS-PBI yang didanai Kementerian Sosial, karena banyak yang dinonaktifkan. Mereka mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi,” kata Muji kepada wartawan.
Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan masih adanya pasangan suami istri yang telah menikah namun belum memiliki buku nikah. Menurut Muji, hal tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang, mengingat adanya program penerbitan buku nikah gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
“Untuk yang belum memiliki buku nikah, nanti kami akan berkoordinasi dengan Kepala Kemenag Kota Serang terkait syarat-syarat mendapatkan buku nikah gratis,” ujarnya.
Aspirasi lain yang disampaikan warga berkaitan dengan kondisi infrastruktur, khususnya jalan lingkungan yang dinilai masih perlu perbaikan. Selain itu, warga juga mengadukan persoalan genangan air di kawasan perumahan BTN.
Muji menjelaskan, genangan tersebut diduga terjadi akibat adanya lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai resapan air namun kini telah diuruk oleh pemiliknya, sehingga air meluap hingga masuk ke permukiman warga.
“Karena ada tanah yang biasanya menampung air diuruk, akhirnya air masuk ke rumah warga. Mereka meminta dibuatkan drainase,” jelasnya.
Menindaklanjuti berbagai aduan tersebut, Muji menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk persoalan BPJS-PBI, DPRD Kota Serang berencana meminta penjelasan langsung dari pihak BPJS.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPJS. Apakah memang ada pengalihan anggaran atau bagaimana, nanti akan kami dalami. Kami juga akan menyurati Kepala BPJS untuk beraudiensi dengan kami,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Serang, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
